Sempat Protes, Kini Kemlu Sebut Vanuatu Tak Singgung Kedaulatan Indonesia di Sidang PBB
Kementerian Luar Negeri Indonesia mengganti suara pada Vanuatu. Jika tempo hari perwakilan RI di PBB pernah membekap Vanuatu sebab dakwaan ikut serta, sekarang Kemlu mengatakan Vanuatu tidak menyentuh kedaulatan.
Permainan Slot Melalui Smartphone
Faksi Kemlu mengatakan Vanuatu mengaku Papua untuk sisi dari Indonesia. Tidak ada ajakan separatisme dalam pengakuan PM Vanuatu.
Disamping itu, Kemlu menyadari perkataan Vanuatu mengenai HAM, karena rumor itu jadi perhatian Indonesia.
"Dalam penyampaiannya Vanuatu tidak mempermasalah faktor kedaulautan, serta mengatakan jika Papua untuk propinsi dari Indonesia, serta Vanuatu mengusung rumor HAM yang saling kita turuti," tutur (Plt). Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah pada pertemuan wartawan, Rabu (30/9/2020).
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ada dalam pertemuan wartawan itu.
Awalnya, pembicaraan Vanuatu serta Indonesia berlangsung di Sidang Umum PBB ke-75. Pertama Menteri Vanuatu Bob Loughman minta supaya Indonesia meluluskan Komisioner HAM PBB untuk masuk di Papua Barat.
Diplomat Indonesia di PBB lalu menyebutkan Vanuatu ikut serta kepentingan negara lain serta menunjuk ada suport separatisme.
"Di saat kritis kesehatan genting serta kesusahan ekonomi yang besar, negara ini justru pilih menanam kedengkian serta menyebar perpecahan dengan menyamarkan advokasi mereka pada separatisme dengan kecemasan HAM yang berbunga-bunga," tutur perwakilan Indonesia di PBB.
Kemlu mengatakan Vanuatu tidak memberi balasan atas tanggapan Indonesia yang selanjutnya jadi trending.
Perwakilan Indonesia protes ke Vanuatu yang menanyakan tentang HAM di Indonesia. Tetapi, saat menanyakan ke Kemlu apa satu negara tidak bisa mencampuri kepentingan HAM negara lain, faksi Kemlu mengatakan itu boleh-boleh saja.
"Satu negara bisa mengulas HAM negara lain, selama mengacu pada amanat yang ditata dalam beberapa keputusan PBB. Untuk contoh, keadaan HAM berkaitan Rohingya sudah memperoleh amanat bahasan oleh beberapa ketetapan PBB baik di Dewan HAM PBB atau SMU PBB," kata Teuku Faizasyah ke Liputan6.com.
"Disamping itu, dalam jalinan antar negara serta sesuai dengan piagam PBB ada konsep good neighborhood serta penghormatan pada kesatuan daerah (territorial integrity) dan kedaulatan semua negara. Indonesia dengan Myanmar fokus pada pendekatan dialogue serta constructive engagement," sambungnya.
Faksi Kementerian Luar Negeri menyebutkan tidak memberikan dukungan tanggapan warganet yang rasis pada Instagram punya Vanuatu. Kemlu mengomentari perkataan yang dipandang tidak seimbang.
"Jika memang rupanya betul ada gempuran warganet yang terlalu berlebih serta tidak seimbang, sebaiknya disetop sebab bangsa Indonesia bukan bangsa yang mempermasalahkan ketidaksamaan ras," tutur (Plt.) Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah pada Selasa 29 September 2020.
Faiza lalu memperingatkan jika Indonesia sendiri adalah bangsa yang mempunyai bermacam ras.
"Kita toh terbagi dalam banyak suku bangsa serta ras," tegasnya.
PM Vanuatu sampaikan pidato di sidang umum majelis PBB, dalam pidatonya ikut disinggung sangkaan pelnggaran HAM di Papua Barat. Indonesia langsung sampaikan sanggahan pada pidato itu.
